Mediakawasan.co.id, Jakarta – Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) bersama ratusan jaringan pemuda dari sejumlah organisasi kepemudaan Indonesia pagi ini mengirim papan bunga ke Kementerian Keuangan, berisi kritik tajam kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dijuluki “Menteri Koboi”. Aksi simbolis ini menanggapi keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan cukai rokok 2026 setelah mendengar masukan dari industri rokok.
Selain IYCTC dan jaringan pemuda, aksi papan bunga juga dikirimkan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil lainnya, mulai dari organisasi perempuan terdampak rokok, Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI), hingga aliansi masyarakat sipil yang selama ini aktif mendesak regulasi pengendalian rokok di Indonesia. Aksi ini menegaskan bahwa penolakan bukan hanya suara orang muda, tapi juga aspirasi publik luas yang merasakan langsung dampak rokok.
“Kalau jadi menteri koboi ya silahkan Pak, tapi jangan koboi-koboian sama industri rokok, artinya jangan main tarik ulur dengan mereka, kalau mau ya tegas ke semua, termasuk tetap kasih cukai tinggi untuk produk rokok bukan malah nggak naik apalagi diturunkan.,” ujar Manik Marganamahendra, Ketua Umum IYCTC . Istilah ‘Menteri Koboi’ ini digunakan secara figuratif untuk menggambarkan pemimpin yang tegas, berani mengambil keputusan, dan tidak takut melangkah. Namun, menurut para pemuda, sikap koboi tidak boleh diterjemahkan sebagai kesembronoan.
“Kalau alasan Pak Menteri membatalkan kenaikan cukai rokok karena mendengar masukan dari industri rokok, lalu kapan Bapak akan mendengar suara kami yang terdampak? Saat ini sudah hampir 6 juta anak Indonesia menjadi perokok aktif karena murahnya harga rokok, belum lagi, penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja yang naik drastis dalam satu dekade terakhir. Padahal, cukai yang lebih tinggi bisa menjadi alat efektif untuk mencegah generasi muda terjebak dalam siklus kecanduan dan penyakit akibat rokok.” sambung Manik.
Manik menegaskan bahwa setiap tahun, Indonesia kehilangan ratusan juta tahun hidup sehat (QALYs) karena rokok. BPJS Kesehatan sampai harus keluar Rp15,6 triliun untuk menanggung penyakit akibat rokok di 2019, sementara keluarga ekonomi kecil menghabiskan 12% gajinya hanya untuk membeli rokok, bukan makanan bergizi atau sekolah anak.
Ia juga mengingatkan rekomendasi WHO yang menyebut cukai rokok seharusnya membuat harga rokok minimal 70% lebih mahal agar efektif melindungi publik. Menunda kenaikan demi “dialog industri” menurut Manik adalah sinyal bahwa kesehatan masyarakat belum menjadi prioritas.
Manik juga membahas terkait alasan Purbaya membatalkan kenaikan cukai rokok. Menurutnya, klaim seperti kenaikan cukai akan menyebabkan PHK besar-besaran adalah narasi yang sering digunakan untuk menekan kebijakan fiskal sehat. “Justru, sudah banyak studi membuktikan bahwa kenaikan cukai tidak berdampak terhadap pekerjaan. Penelitian industri manufaktur Indonesia menunjukkan bahwa dalam beberapa subsektor, termasuk produk tembakau, absorpsi tenaga kerja cenderung stagnan atau menurun karena efisiensi/mekanisme produksi menunjukkan bahwa PHK lebih terpengaruh oleh teknologi dan efisiensi produksi, bukan sekadar tarif cukai.” ungkapnya.
Dari sisi ekonomi publik, Daniel Beltsazar Jacob selaku Advocacy Lead IYCTC, menyoroti bahwa menunda kenaikan cukai bukanlah strategi bijak. “Alasan Pak Purbaya karena mengkhawatirkan ‘rokok ilegal’ sebenarnya tidak bisa dijadikan kambing hitam untuk menunda kenaikan cukai. Bukti global menunjukkan bahwa rokok ilegal jauh lebih dipengaruhi kelemahan penegakan hukum, rantai suplai gelap, dan kolusi pemain nakal, bukan sekadar tarif cukai yang tinggi. Solusinya adalah perkuat Bea Cukai dalam track and tracing, dan alokasi strategis DBHCHT untuk operasi penertiban dan penegakan hukum di daerah,” tegas Daniel.
Daniel juga menambahkan bahwa keputusan yang tampak “ramah industri” ini sudah terlihat di pasar modal, saham-saham emiten tergolong melonjak seolah menandakan suatu kelegaan dari para investor. Data media finansial mencatat bahwa sejak pengumuman kebijakan ini, saham GGRM, HMSP, dan ITIC melonjak hingga ratusan persen dalam sebulan terakhir.
Menurut Daniel reaksi pasar itu adalah alarm. “Kalau pasar bereaksi positif terhadap keputusan ‘cukainya tidak naik’, itu artinya industri rokok sangat diuntungkan. Yang rugi ya masyarakat yang kecanduan, apalagi anak dan remaja yang akan menanggung beban kesehatan di masa yang akan datang. Sayangnya, Pak Menteri tampaknya belum memiliki kekhawatiran yang mendalam terhadap anak-anak Indonesia, yang menjadi target pasar industri jahat ini,” tutup Daniel. (Red/*)
