Mediakawasan.co.id, Tangsel – Guru Honorer Sekolah Dasar (SD) Negeri Cibeureum 1 Kota Bogor Mohamad Reza Ernanda membongkar dugaan pungutan liar atau pungli dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023. Tindakanya membongkar praktik haram itu berujung pada pemecatan dirinya sebagai Guru Honorer oleh Kepala Sekolah Novi Yeni. Beruntung, Walikota Bogor Bima Arya menganulir pemecatan Reza, dan justeru mencopot Novi dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah.
Kasus itu kini memasuki babak baru, Novi telah membuat aduan ke Kepolisian Sektor Bogor Selatan atas tuduhan pencemaran nama baik. Novi melaporkan Reza dan Dwi, seorang guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Perlawanan Novi juga dilakukan dengan melayangkan surat keberatan atas Surat Keputusan (SK) pencopotan jabatan yang dikeluarkan oleh Bima Arya. Novi juga disebut akan menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Menanggapi kasus tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kedilan menyarankan agar Reza meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebagai pengungkap fakta (whistleblower) Reza berhak untuk mendapat perlindungan.
“Dengan perlindungan dari LPSK, maka Reza tidak dapat dilaporkan oleh Novi. “Ancaman” terhadap Reza juga pernah terjadi sebelumnya. Reza dibawa oleh Pegawai Dinas Pendidikan Kota Bogor ke Kejaksaan tanpa surat panggilan,” ujar Abdul Hamim Jauzie, Ketua Pengurus LBH Keadilan, pada Sabtu, (23/09).
Hamim juga menjelaskan,”Menurut Undang-Undang LPSK, whistleblower adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di siding pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri.”
“LBH Keadilan siap mendampingi Reza jika meminta bantuan hukum. Kami akan mendampingi jika memang Reza meminta bantuan hukum kepada kami. Bagi kami, Reza merupakan sosok pahlawan yang harus dibantu dalam perjuangannya membersihkan Indonesia dari pungli,” papar Hamim.
“Terakhir, kami juga menyarankan agar LPSK melakukan penjangkauan atau jemput pola dan menawarkan perlindungan atas Reza,” tegasnya.
(red/Abdul Hamim Jauzie, Ketua Pengurus LBH Keadilan, +628111463462)
