Mediakawasan.co.id, Surabaya — Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menegaskan pemerintah akan terus mengawal ketersediaan jagung bagi peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan biaya produksi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternak ayam rakyat.
Penegasan itu disampaikan Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8/2026), setelah pemerintah menerima laporan aksi damai peternak di sejumlah daerah dan langsung menindaklanjutinya dengan pertemuan bersama peternak dan pelaku usaha.
“Kami mengapresiasi peternak ayam seluruh Indonesia karena cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya,” ujar Mentan Amran.
Mentan Amran memastikan penyaluran jagung SPHP melalui Perum Bulog akan dilanjutkan sampai akhir tahun 2026, agar peternak memiliki kepastian bahan baku pakan dengan harga terjangkau.
“Alhamdulillah, hari ini kita sepakat harga pakan dari SPHP Bulog kita lanjutkan sampai akhir tahun,” kata Mentan Amran.
Perwakilan peternak mikro dan kecil, Eti Marlina, yang juga menjadi Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT) menyampaikan usulan agar masa penyaluran jagung SPHP diperpanjang sesuai skala usaha — dari tiga menjadi enam bulan untuk peternak mikro, dari dua menjadi empat bulan untuk peternak kecil, dan dari satu menjadi dua bulan untuk peternak menengah.
“Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan,” ujar Eti Marlina.
Ia menambahkan, dukungan jagung SPHP inilah yang selama ini membantu peternak mikro, kecil, dan menengah bertahan di tengah tekanan biaya produksi.
“Kami adalah anak-anak dari Bapak Menteri Pertanian yang mengadu kepada orang tua kami. Yang bisa membantu kami hingga bertahan saat ini adalah penyaluran jagung SPHP untuk peternak mikro, kecil, dan menengah,” kata Eti Marlina.
Merespons populasi ayam petelur yang diperkirakan 18–20 persen di atas kebutuhan, Eti mendorong percepatan penyerapan ayam afkir melalui BUMN pangan, seperti ID Food, PT Berdikari, dan Bulog. Langkah ini dapat diperkuat dengan pemanfaatan cold storage dan hilirisasi menjadi produk olahan untuk menjaga keseimbangan pasokan, stabilitas harga peternak, serta memperluas nilai tambah produk peternakan.
Ia juga mengusulkan akses langsung pembelian bungkil kedelai melalui PT Berdikari bagi koperasi peternak mikro dan kecil, dalam kemasan bagging dengan kuota yang lebih terjangkau bagi skala usaha mereka.
Mentan Amran menegaskan tidak akan memberi ruang bagi peternak besar maupun importir pakan yang mencoba mengambil untung berlebihan di tengah kesulitan peternak kecil.
“Kepada seluruh peternak besar dan importir pakan, jangan ada bermain-main. Kami pasti cabut izinnya. Kalau kami sekali cabut, selama kami masih menjabat, tidak akan kami berikan izin impor,” tegas Mentan Amran.
Untuk menjaga harga di tingkat peternak, pemerintah menyepakati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram.
“Insya Allah, kita jaga harganya di tingkat SPPG,” kata Mentan Amran, merujuk pada penyerapan telur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Frekuensi penyediaan telur dalam program tersebut direncanakan meningkat dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali per minggu, dengan prosedur yang telah disiapkan Badan Gizi Nasional.
Suwardi, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal di Jawa Tengah, mengusulkan agar Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan dapat ditambah dalam bentuk telur, guna membantu mengurai stok telur di kandang.
Suwardi turut menyampaikan aspirasi peternak rakyat agar proporsi budidaya ayam petelur tetap berpihak kepada peternak kecil.
“Dua persen untuk integrator wajib hukumnya untuk diekspor, biar tidak sama-sama di pasar,” ujar Suwardi.
Suwardi mengaku lega dan bahagia atas respons cepat Mentan Amran terhadap aspirasi yang disampaikan peternak dalam aksi damai sebelumnya.
“Alhamdulillah kita puas menyampaikan langsung kepada beliau. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut yang nyata, dan peternak benar-benar terlindungi agar tidak sampai jadi penonton di negeri sendiri,” ujar Suwardi.
Mentan Amran menegaskan pemerintah tidak segan menindak pihak yang terbukti mempermainkan harga di tengah kesulitan peternak kecil. Satu perusahaan yang diduga bermasalah akan diperiksa Satgas Pangan Mabes Polri.
“Kalau terbukti, izinnya saya cabut. Dengar saja, kawan — izinnya saya cabut, nggak ada lagi basa-basi. Ini 3,8 juta peternak yang harus kita jaga,” tegas Mentan Amran.
Ia menambahkan, ketegasan ini diambil demi menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan peternak kecil.
“Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Sebagai pemerintah, kami harus tegas — yang melanggar ditindak hukum,” ujar Mentan Amran.
Pemerintah menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan seluruh kesepakatan bersama kementerian/lembaga terkait dan pelaku usaha. Dengan penguatan jagung SPHP, pengendalian harga pakan, penjagaan harga telur, serta perluasan penyerapan melalui Program MBG, Kementan berharap tekanan yang dihadapi peternak rakyat dapat berkurang, sementara produksi telur nasional tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
Bagi Kementan, jagung SPHP bukan sekadar program distribusi bahan baku pakan, melainkan salah satu instrumen untuk menjaga biaya produksi tetap terkendali dan memastikan peternak rakyat tidak berjalan sendirian. (Red/*)
