Mediakawasan.co.id, Jakarta – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, melantik Donny Purnomo Januardhi Effyandono sebagai Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Graha Diktisaintek, Jakarta, Senin (8/6/2026). Sebelum mengemban amanah tersebut, Donny menjabat sebagai Sekretaris Utama BSN.
Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran standardisasi dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan peningkatan daya saing nasional. Dalam sambutannya, Brian Yuliarto berharap BSN dapat semakin mempererat kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, serta kementerian dan lembaga terkait guna membangun ekosistem inovasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Menurut Brian, standar memiliki peran strategis sebagai fondasi yang menjembatani hasil riset dengan kebutuhan industri dan pasar. Standar juga menjadi instrumen penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk maupun layanan yang dihasilkan.
“Standar adalah bahasa bersama yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan industri, menghubungkan inovasi dengan pasar, serta menghubungkan kualitas dengan kepercayaan,” ujar Brian.
Ia menegaskan bahwa standar yang dikembangkan harus mampu mendorong lahirnya produk-produk Indonesia yang berkualitas, inovatif, dan memiliki daya saing tinggi di pasar global. Dengan demikian, hasil riset dan inovasi anak bangsa tidak berhenti sebagai karya ilmiah semata, tetapi dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus manfaat nyata bagi masyarakat.
Usai dilantik, Donny Purnomo menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran BSN dalam mendukung berbagai Program Prioritas Nasional melalui standardisasi dan penilaian kesesuaian. Menurutnya, standardisasi harus hadir sebagai solusi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu fokus yang akan didorong adalah penyusunan konsep Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang siap diterapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa menambah beban pelaksanaannya. Selain itu, BSN juga akan mempercepat penyelesaian regulasi terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dari sektor hulu hingga hilir dan bioenergi, serta mendukung implementasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Donny juga menegaskan pentingnya penguatan landasan hukum standardisasi nasional melalui revisi Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian agar mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi, dinamika perdagangan global, dan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. Sejalan dengan arahan Mendiktisaintek, BSN juga akan memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia agar lebih adaptif, responsif, dan berdampak.
“Standardisasi tidak boleh hanya berhenti sebagai regulasi atau dokumen teknis, tetapi harus menjadi instrumen strategis yang mendukung pembangunan nasional, memperkuat daya saing industri, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Donny.
Kiprah Donny diakui di tingkat internasional. Donny aktif mewakili Indonesia dalam berbagai forum global di bidang standardisasi, metrologi, dan akreditasi, antara lain International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC), Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC), dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). Keterlibatan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam perumusan standar dan kerja sama internasional.
Atas dedikasi dan kinerjanya sebagai aparatur sipil negara, Donny juga pernah meraih penghargaan sebagai 10 Besar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Teladan pada Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun 2018.
Dengan kepemimpinan baru ini, BSN diharapkan semakin mampu mengoptimalkan peran standardisasi sebagai penggerak inovasi, penguat daya saing nasional, dan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Ketertelusuran pengukuran dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik, memperkuat daya saing industri, hingga mendukung perdagangan yang adil di tingkat nasional maupun global. Tanpa sistem pengukuran yang andal dan tertelusur, kebijakan publik berisiko dibangun di atas data yang lemah dan sulit dipertanggungjawabkan. (Red/rlls)
