Mediakawasan.co.id, Jakarta – Di tengah besarnya investasi pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tingginya konsumsi rokok di rumah tangga penerima manfaat menjadi tantangan yang dapat mengurangi dampak program terhadap kesejahteraan anak. Penelitian terbaru Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) menemukan bahwa sebagian besar anak penerima MBG berasal dari rumah tangga perokok. Rumah tangga ini cenderung mengalokasikan pengeluaran lebih sedikit untuk pangan bergizi dan lebih banyak untuk makanan kurang sehat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan intervensi perubahan perilaku dalam program MBG, termasuk pengendalian perilaku merokok. Selain itu, kebijakan kenaikan harga rokok dinilai penting untuk menekan konsumsi rokok agar manfaat program dapat tercapai lebih optimal.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk Program MBG guna meningkatkan kualitas gizi dan masa depan anak Indonesia. Namun, manfaat program ini berisiko tidak optimal apabila konsumsi rokok di tingkat rumah tangga tetap tinggi. Di tengah upaya menurunkan stunting dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, data Badan Pusat Statistik (BPS) (2024) menunjukkan bahwa sekitar 28,99% rumah tangga di Indonesia masih mengkonsumsi rokok, dengan rata-rata pengeluaran mencapai sekitar 11% dari total pengeluaran rumah tangga. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran karena belanja rokok dapat mengurangi alokasi keluarga untuk pangan bergizi, kesehatan, dan pendidikan anak.
Ketua PKJS-UI, Ir. Aryana Satrya, M.M, Ph.D., IPU., ASEAN Eng., menegaskan bahwa penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan Program MBG dengan kebijakan lain. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa program gizi memerlukan dukungan lingkungan rumah tangga yang sehat agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. “Program gizi seperti MBG memerlukan dukungan lingkungan rumah tangga yang sehat, termasuk pengendalian perilaku merokok dan alokasi pengeluaran keluarga yang lebih berpihak pada kebutuhan anak,” ujarnya.
Peneliti PKJS-UI, Santoso, MSE, menjelaskan bahwa keberhasilan program seperti MBG tidak dapat dipahami semata-mata dari sisi penyediaan makanan. Menurutnya, perilaku konsumsi dan kondisi rumah tangga tempat anak tumbuh juga memiliki pengaruh besar terhadap hasil yang dicapai. “MBG memiliki potensi mengurangi pengeluaran rokok rumah tangga, tetapi dampaknya belum signifikan sehingga memerlukan intervensi lanjutan yang lebih komprehensif,” kata Santoso.
Dalam kegiatan diseminasi hasil penelitian, berbagai kementerian dan lembaga menyambut temuan tersebut sebagai masukan penting untuk penguatan kebijakan. Analis Kebijakan Ahli Madya Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (RI), Nani Rohani, S.K.M, MARS, menegaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun perilaku hidup sehat. Menurutnya, konsumsi rokok di rumah tangga dapat menurunkan kualitas gizi keluarga dan menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan manfaat Program MBG. Ia juga menilai temuan ini dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemerintah untuk memperkuat upaya penurunan prevalensi merokok, termasuk melalui kebijakan kenaikan harga rokok.
Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Ia menekankan bahwa manfaat MBG dapat terancam apabila anak masih hidup dalam lingkungan yang sarat paparan rokok. Menurutnya, tingginya jumlah perokok usia di bawah 21 tahun dan besarnya pengeluaran rumah tangga untuk rokok merupakan sinyal serius bagi kesehatan masyarakat dan pembiayaan kesehatan jangka panjang. Karena itu, hasil penelitian ini penting sebagai masukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam melindungi anak dari paparan rokok dan mengoptimalkan manfaat MBG.
Selain memperkuat urgensi masalah, para narasumber juga menyoroti pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif. Dari perspektif ekonomi, Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional RI, Luhur Arief Bima, M.Sc, menilai bahwa penelitian ini memperlihatkan pentingnya memahami faktor-faktor yang dapat mengurangi optimalisasi suatu program publik. Ia menekankan bahwa dampak kesehatan dan kerugian sosial-ekonomi akibat konsumsi rokok dapat menimbulkan biaya yang sangat besar bagi masyarakat dan negara sehingga diperlukan penguatan pengendalian rokok melalui pendekatan multisektor, tidak hanya melalui instrumen fiskal seperti kenaikan harga rokok, tetapi juga kebijakan nonfiskal seperti penguatan kawasan tanpa rokok.
Sementara itu, Hari Poerna Setiawan, S.E., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Strategi Perpajakan, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, menilai bahwa riset ini menunjukkan tingginya kerentanan rumah tangga terhadap perilaku merokok. Menurutnya, kenaikan harga rokok merupakan instrumen penting untuk menurunkan keterjangkauan rokok dan menekan konsumsi, terutama di tengah masih maraknya peredaran rokok ilegal di sejumlah wilayah yang membuat harga rokok semakin murah. Karena itu, upaya pengendalian konsumsi rokok perlu dilakukan secara terpadu, tidak hanya melalui kenaikan harga rokok, tetapi juga melalui penguatan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal.
Dari sektor pendidikan, Dr. Harnowo Susanto, M.Ed., Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, mengingatkan bahwa MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai pola hidup sehat. Ia menekankan bahwa konsumsi rokok rumah tangga dapat mengurangi alokasi sumber daya keluarga untuk pendidikan anak. Karena itu, penguatan sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), revitalisasi UKS sebagai rumah sehat, serta edukasi bahaya rokok dan vape tetap menjadi prioritas.
Melengkapi pandangan tersebut, Dewan Pakar Gizi Badan Gizi Nasional, Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak seharusnya dipahami sekadar sebagai program pemberian makanan, melainkan sebagai bagian dari transformasi perilaku hidup sehat. Menurutnya, setiap menu MBG juga merupakan sarana edukasi gizi bagi anak. Karena itu, berbagai pihak, termasuk BGN, Kementerian Kesehatan, dan UNICEF, terus mendorong peningkatan kapasitas kader dan guru untuk memperkuat edukasi gizi di masyarakat. Namun, keberhasilan MBG juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih luas, termasuk akses terhadap pangan bergizi dan paparan terhadap rokok. Ia menilai perlunya memahami lebih dalam faktor sosial dan budaya yang membuat perilaku merokok tetap bertahan dan dianggap normal di masyarakat sehingga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan pengendalian rokok yang lebih efektif.
Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi, tetapi juga oleh lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Intervensi gizi perlu berjalan beriringan dengan upaya pengendalian konsumsi rokok, penguatan promosi kesehatan keluarga, serta dukungan kebijakan lintas sektor yang konsisten. Tanpa pendekatan yang terintegrasi, manfaat investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia berisiko tidak tercapai secara optimal. Berdasarkan temuan tersebut, PKJS-UI merekomendasikan sejumlah langkah kebijakan untuk memperkuat efektivitas Program MBG dan memastikan setiap investasi gizi memberikan manfaat yang maksimal bagi anak Indonesia.
- Melakukan skrining sederhana terkait paparan rokok di rumah dan memperkuat edukasi bahaya rokok–gizi di sekolah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah).
- Menjadikan MBG sebagai program perubahan perilaku melalui edukasi rumah bebas rokok (Badan Gizi Nasional dan Kementerian Kesehatan).
Meningkatkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan menyederhanakan struktur CHT yang dapat memahalkan harga rokok sehingga menurunkan konsumsi (Kementerian Keuangan). (Red/Rlls)
