Mediakawasan.co.id, Jakarta – Kementerian Pertanian mempercepat pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai langkah memperkuat produksi unggas nasional sekaligus membuka peluang usaha baru bagi pelaku subsektor peternakan.
Bagi pelaku usaha dan masyarakat, pengembangan kawasan ini diharapkan menghadirkan ekosistem peternakan yang terintegrasi, mulai dari pembibitan, pakan, hingga pengolahan, sehingga menciptakan nilai tambah dan peluang ekonomi yang lebih luas di daerah.
Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Makmun, menegaskan bahwa program HAT dirancang untuk memastikan sistem produksi yang efisien dan berkelanjutan.
“Program HAT ini kami dorong sebagai model pengembangan peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, memperkuat rantai pasok, dan memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujar Makmun dalam rapat koordinasi di Kabupaten Bima, Jumat (1/5/2026).
Ia menjelaskan, Kementerian Pertanian terus memperkuat kesamaan pemahaman dengan pemerintah daerah terkait skema pemanfaatan lahan dan implementasi program agar dapat berjalan cepat dan tepat.
“Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya berjalan secara teknis, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas,” katanya.
Hasil survei menunjukkan bahwa sejumlah lokasi di Pulau Sumbawa memiliki potensi kuat untuk pengembangan kawasan peternakan terintegrasi. Di Kabupaten Bima, empat lokasi untuk breeding parent stock (PS) dan satu lokasi untuk pabrik pakan dinilai memenuhi persyaratan teknis peternakan.
Bupati Bima Ady Mahyudi menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung percepatan implementasi program tersebut.
“Kami sangat mendukung pelaksanaan program HAT di Kabupaten Bima dan siap mempercepat implementasinya, termasuk dalam penyediaan lahan dan fasilitasi perizinan,” ujar Ady Mahyudi di Rumah Dinas Bupati Bima.
Ia bahkan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional tersebut.
Sementara itu, Wakil Bupati Bima, Irfan Zubaedy menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak agar implementasi program dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal.
“Dengan langkah terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, BUMD, dan pelaku usaha lokal, diharapkan peternak tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan guna mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi hasil survei lahan.
Dalam rencana pengembangan awal, rencana akan dibangun 2 unit farm PS broiler dengan populasi sekitar 60.000 ekor yang dapat tersebar di dua lokasi di pulau sumbawa. Selain itu, akan dikembangkan unit hatchery untuk mendukung produksi bibit unggas secara berkelanjutan.
Pengembangan ini juga memiliki potensi pasar yang luas, tidak hanya untuk kebutuhan lokal NTB, tetapi juga untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga Timor Leste.
Hasil peninjauan di wilayah lain di Pulau Sumbawa, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Dompu, menunjukkan kesiapan awal pengembangan kawasan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) yang saat ini masih dalam tahap pendalaman teknis dan skema pemanfaatan agar dapat diimplementasikan secara optimal.
Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah juga tengah mendorong skema pemanfaatan lahan yang optimal, termasuk melalui pola kerja sama yang memberikan kepastian hukum sekaligus tetap memberikan manfaat bagi daerah.
Dengan percepatan implementasi ini, Kementerian Pertanian memastikan bahwa hilirisasi ayam terintegrasi (HAT) tidak hanya memperkuat produksi unggas nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah serta meningkatkan daya saing subsektor peternakan Indonesia secara berkelanjutan. (Red/*)
