Mediakawasan.co.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani nasional dengan menjaga tata kelola impor ternak secara ketat dan bertanggung jawab. Salah satu langkahnya yaitu melalui audiensi antara Kementerian Pertanian dan delegasi Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Selasa (3/7/2024), untuk membahas penyelarasan protokol kesehatan hewan dan karantina dalam impor sapi hidup dari Australia.
Pertemuan yang berlangsung di Jakarta ini dipimpin oleh Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Imron Suandy, bersama Direktur Manajemen Risiko Karantina Badan Karantina Indonesia, Anes Doni Kriswito. Dari pihak Australia, hadir Justine Saunders, Deputy Secretary Biosecurity Operations and Compliance Group.
Kementerian Pertanian menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam proses impor ternak, yang bukan hanya menjadi urusan pelaku usaha, tetapi juga menyangkut kepentingan strategis nasional.
“Kehadiran sapi-sapi hidup ini kami harapkan dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan produksi susu dan daging sapi nasional, demi memenuhi kebutuhan gizi masyarakat Indonesia. Khususnya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis, yang menjadi wujud nyata komitmen negara dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas,” ujar Imron.
Ia menekankan bahwa sapi hidup yang diimpor bukan sekadar komoditas, melainkan bagian dari sistem produksi pangan nasional yang berkelanjutan. Karena itu, aspek kesehatan hewan dan biosekuriti harus menjadi perhatian utama semua pihak.
Delegasi Australia menyambut positif arah kebijakan Indonesia. Justine Saunders menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin erat antara kedua negara, khususnya di sektor peternakan dan biosekuriti.
“Australia siap mendukung penuh program-program strategis Indonesia, termasuk inisiatif Makan Bergizi Gratis, yang kami nilai sebagai langkah penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan gizi masyarakat,” ujar Justine.
Ia menambahkan, hubungan saling percaya yang telah dibangun selama ini menjadi fondasi penting dalam menjamin kelancaran perdagangan ternak antarkedua negara. “Kami berharap kerja sama ini terus diperkuat melalui dialog terbuka dan penyelarasan protokol kesehatan hewan yang saling menguntungkan,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko Karantina Badan Karantina Indonesia, Anes Doni Kriswito, menegaskan bahwa penguatan protokol kesehatan hewan menjadi keharusan demi menjaga integritas sistem keamanan pangan nasional.
“Kami percaya terhadap sistem kesehatan hewan yang telah dibangun di Australia. Namun, penting bagi kami untuk memastikan bahwa protokol yang dijalankan sesuai dengan peraturan Indonesia, guna memberikan jaminan kesehatan terhadap ternak yang masuk,” ujar Anes.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula sejumlah aspek teknis, termasuk sistem pencatatan dan ketertelusuran ternak, masa karantina pra-ekspor, serta rencana tindak lanjut kerja sama bilateral dalam kerangka Nota Kesepahaman Kerja Sama Pertanian Indonesia–Australia.
Kementerian Pertanian menegaskan bahwa keberhasilan program protein hewani nasional sangat ditentukan oleh kolaborasi internasional yang kuat, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kedaulatan sistem kesehatan hewan dalam negeri. (Red/*)
