Mediakawasan.co.id, Makassar – Balai Besar Veteriner (BBVet) Maros memperketat standar pelayanan publik melalui sistem digital dan komitmen transparansi. Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) 2025 yang digelar Kamis, 26 Juni lalu, Kementerian Pertanian menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap layanan pengujian laboratorium veteriner, menyusul ditemukannya kasus pemalsuan hasil uji laboratorium.
Kepala BBVet Maros, H. Agustia, menyatakan bahwa peningkatan kualitas layanan hanya bisa dicapai jika diimbangi dengan sistem yang terbuka dan dapat diakses pengguna jasa. Penerapan sistem aplikasi Integrated Veterinary Laboratory (IVLAB) menjadi salah satu inovasi yang memungkinkan pengguna jasa memantau langsung proses uji dan mengunduh hasilnya secara daring.
“Sistem manajemen pengujian laboratorium veteriner harus memudahkan pengguna jasa untuk memantau progres pengujian dan mengunduh laporan hasil uji secara daring,” kata Agustia.
Ia juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk menjaga integritas layanan. Selama dua tahun terakhir, BBVet Maros mencatat dua kasus pemalsuan laporan hasil uji, yang tergolong tindak pidana berdasarkan Pasal 263 dan 266 KUHP, dengan ancaman pidana hingga tujuh tahun penjara.
“Semua pihak wajib tidak melakukan tindakan melawan hukum, terutama pemalsuan dokumen yang mencoreng kredibilitas lembaga,” ujarnya.
Upaya reformasi pelayanan ini mulai menunjukkan hasil. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencatat peningkatan signifikan dari nilai 87,77 pada 2024 menjadi 90,87 pada semester I 2025—beralih dari kategori “Baik” menjadi “Sangat Baik.”
Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan, Aswiwin Sirua, mengingatkan pentingnya pelibatan publik dalam pengawasan layanan. “Masyarakat dilindungi Undang-Undang dan tidak perlu takut apabila menemukan maladministrasi. Laporkan melalui saluran resmi, baik di internal instansi maupun ke Ombudsman,” ujarnya.
Forum yang ditutup dengan penandatanganan Komitmen Bersama antara BBVet Maros dan para pengguna jasa itu menjadi ruang evaluasi terbuka terhadap sistem layanan. Kementerian Pertanian berharap forum ini memperkuat budaya pelayanan publik yang transparan, tanggap, dan berbasis data. (Red/*)
