Mediakawasan.co.id, Bangkok – Menyusul terpilihnya Filipina sebagai Presiden Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHA) ke-78 yang berlangsung selama sepekan dan dimulai kemarin di Jenewa, para pegiat kesehatan global semakin gencar menyerukan perlunya menjaga integritas WHA, badan pengambil keputusan utama dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berperan sentral dalam merumuskan agenda dan kebijakan kesehatan global.
Aliansi Pengendalian Tembakau Asia Tenggara (SEATCA) dan Corporate Accountability menekankan bahwa tata kelola yang baik dalam WHA menuntut komitmen yang teguh terhadap prinsip-prinsip kesehatan masyarakat serta kemandirian penuh dari industri yang mendapatkan keuntungan dari produk tidak sehat, seperti tembakau, alkohol, makanan dan minuman tidak sehat, bahan bakar fosil, dan sejenisnya.
Bulan lalu, sebanyak 65 organisasi non-pemerintah di bidang pengendalian tembakau dan kesehatan masyarakat dari tingkat nasional, regional, hingga global di seluruh kawasan WHO mengajukan petisi kepada Negara-Negara Anggota WHO untuk mencabut pencalonan Filipina sebagai Presiden WHA. Para pegiat kesehatan mempertanyakan kelayakan Filipina dalam menjunjung integritas dan prinsip-prinsip WHO serta WHA, menyusul diterimanya dan didukungnya berbagai bentuk donasi dari Philip Morris International (PMI) dan afiliasi lokalnya oleh pemerintah Filipina.
Pada Maret 2025, dalam sebuah upacara resmi di Istana Malacañang, Menteri Kesehatan Dr. Teodoro Herbosa, Ibu Negara Liza Marcos, dan Menteri Kesejahteraan Sosial Rex Gatchalian memberikan apresiasi kepada para eksekutif PMI yang menyerahkan empat unit klinik keliling kepada pemerintah. Ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri; beberapa bulan sebelumnya, pejabat yang sama juga menerima donasi serupa dari perusahaan rokok yang sama. Tindakan ini melanggar kewajiban negara sesuai Pasal 5.3 Konvensi Kerangka Kerja WHO untuk Pengendalian Tembakau (FCTC) serta Surat Edaran Bersama Komisi Pegawai Negeri Sipil – Departemen Kesehatan No. 2010-01, yang bertujuan melindungi kebijakan kesehatan masyarakat dari campur tangan dan pengaruh industri rokok.
Pedoman implementasi Pasal 5.3 Konvensi Kerangka Kerja WHO untuk Pengendalian Tembakau (FCTC) menegaskan adanya konflik kepentingan mendasar antara kepentingan industri rokok dan kesehatan masyarakat. Selain itu, dalam Resolusi WHA 54.18, WHO menyerukan kepada Negara-Negara Anggota untuk “waspada terhadap segala upaya industri rokok dalam melemahkan atau menggagalkan upaya pengendalian tembakau, serta tetap siaga dalam menghadapi pengaruh industri tersebut.” WHO secara konsisten telah memperingatkan tentang sifat menyesatkan dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan industri rokok, dengan menyatakan bahwa donasi semacam itu merupakan taktik untuk mencitrakan diri secara positif dan membuka akses terhadap pengambil kebijakan.
Negara-Negara Anggota didesak “untuk waspada terhadap segala upaya industri rokok dalam melemahkan atau menggagalkan upaya pengendalian tembakau, serta tetap siaga dalam mengatasi pengaruh industri tersebut.” WHO secara konsisten telah memperingatkan tentang sifat menyesatkan dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan oleh industri rokok, dengan menekankan bahwa donasi semacam itu merupakan taktik untuk mencuci citra atas dampak buruk industri tersebut dan membuka akses terhadap para pengambil kebijakan.
“Pemerintah Filipina mengetahui bahwa penggunaan tembakau merenggut lebih dari 110.000 nyawa warga Filipina dan 8 juta jiwa di seluruh dunia setiap tahunnya. Para pejabat publik yang diberi mandat untuk melindungi masyarakat dari kematian dan penyakit seharusnya memahami pentingnya menghindari interaksi yang tidak perlu dengan industri rokok. Bekerja sama dengan industri tembakau, atau industri lain yang merugikan kesehatan, membahayakan jutaan nyawa,” ujar Dr. Ulysses Dorotheo, Direktur Eksekutif SEATCA.
“Mengingat kedekatan hubungan antara pemerintah Filipina dan industri rokok, kepemimpinan Filipina dalam WHA menciptakan preseden berbahaya, di mana determinan komersial kesehatan dapat mempengaruhi pemerintah dan memanipulasi pengambilan keputusan kesehatan global,” tambahnya.
“WHA berada di garda terdepan tata kelola kesehatan global dan memiliki mandat untuk menjaga kebijakan yang melindungi jutaan jiwa di seluruh dunia. Menjunjung tinggi transparansi, independensi, dan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat sangat penting agar setiap keputusan bebas dari pengaruh industri—terutama industri rokok, yang kepentingannya jelas bertentangan dengan Pasal 5.3 FCTC WHO dan Resolusi WHA 54.18. Negara-negara anggota harus tetap waspada terhadap segala bentuk intervensi komersial. Kepemimpinan WHA harus mencerminkan standar integritas tertinggi, karena tata kelola yang kuat hari ini adalah kunci untuk dunia yang lebih sehat, aman, dan adil di masa depan,” ujar Daniel Dorado, Direktur Kampanye Tembakau dari Corporate Accountability.
“Kita harus memastikan bahwa kepemimpinan WHA mencerminkan standar integritas tertinggi dan sejalan dengan misi WHO untuk mempromosikan kesehatan, menjaga keselamatan dunia, dan melayani kelompok rentan, dengan tujuan menciptakan dunia di mana setiap orang dapat mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya,” demikian pernyataan para pegiat dalam petisi bersama mereka. (Red/rlls)
