Mediakawasan.co.id, Ciputat – Dinamika dunia kepemudaan menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali menguat.
Berdasarkan Surat Keputusan DPD KNPI Provinsi Banten Nomor KEP-0044/KNPI-BTN/IV/2025, pengurus caretaker yang telah ditunjuk diberi tugas untuk segera mempersiapkan pelaksanaan Musda periode 2025-2028 selambat-lambatnya hingga 21 Juli 2025 mendatang.
Mantan Ketua DPD KNPI Tangsel yang kini menjabat sebagai pengurus DPD KNPI Provinsi Banten, Syaifuddin mengatakan, dalam surat keputusan tersebut pengurus caretaker juga harus segera membentuk kepanitiaan, serta melakukan tahapan verifikasi peserta Musda.
“Saat ini, informasi yang kami terima adalah kepanitiaan sudah terbentuk dan mereka telah mulai bekerja. Karena waktu yang tersedia cukup singkat, proses persiapan dilakukan secara cepat dan efisien,” ujar pria yang akrab disapa Sae tersebut saat dijumpai di Puspemkot Tangsel, Selasa (6/5).
Namun sebelum Musda dilaksanakan, pengurus harus melanjutkan kembali tahapan Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) yang sebelumnya sempat terhenti beberapa waktu lalu.
“Di mana akan dibuka kembali pendaftaran bagi Organisasi Kepemudaan (OKP) yang belum sempat mendaftar. Pada Musda sebelumnya saat saya dahulu, jumlah peserta OKP mencapai 94, dan saat ini sudah ada sekitar 80 OKP yang mendaftar. Namun, prinsipnya adalah membuka kesempatan seluas-luasnya agar semua OKP bisa terlibat, demi memperkuat legitimasi Musda,” paparnya.
Sae memandang bahwa Musda ini adalah momentum yang tepat untuk menyatukan para pemuda di kota termuda se-Provinsi Banten ini.
“Proses ini bukan sekadar agenda organisasi, tapi momentum penyatuan pemuda Tangsel. Kami berharap tidak ada lagi dualisme dalam kepengurusan KNPI, karena beberapa pihak yang sebelumnya berada di luar struktur kini telah bersatu kembali. Dari sisi legalitas, yang diakui secara resmi adalah KNPI di bawah kepemimpinan DPP yang sah,” harapnya.
Sebab menurutnya, KNPI merupakan wadah bagi para pemuda dari berbagai unsur untuk terus berkembang.
“KNPI adalah fasilitator, bukan dominator. Ia harus memfasilitasi aspirasi pemuda, bukan mengambil alih peran OKP,” jelas Sae.
Maka dari itu, Sae mendorong keseriusan pemerintah untuk peduli terhadap nasib pemuda. Sebab baginya, sinergi antara KNPI dan pemerintah sangat berdampak terhadap pembangunan pemuda yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
“Alhamdulillah, sejak 2021 IPP Tangsel terus meningkat. Ini bukti bahwa kerja sama pemuda dan pemerintah membuahkan hasil. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga kesinambungannya,” pungkas Sae. (Red/*)
