Mediakawasan.co.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyebut kondisi APBN sampai dengan akhir Februari 2025 juga masih mengalami tekanan yang kuat. “Hal ini tidak bisa dilepaskan dari imbas kondisi ekonomi yang terjadi pada bulan Januari. Beberapa terkena imbas terutama terkait Coretax, efisiensi juga memberikan dampak terhadap kelanjutan penurunan penerimaan negara pada bulan Februari 2025,” katanya di Jakarta (18/3/25).
Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan realisasi penerimaan negara sampai pada bulan Februari 2025 masih mengalami penurunan. Penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp240,4 triliun, 9,7% dari target atau turun sebesar 24,99% (yoy). Penerimaan pajak Rp187,8 triliun, 8,6% dari target atau turun 30,19% (yoy). Adapaun penerimaan kepabeanan dan cukai Rp52,6 triliun, 17,5% dari target atau meningkat 2,13 (yoy). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terkumpul sebanyak Rp76,4 triliun,14,9% dari target atau turun 4,15% (yoy).
Adapun realisasi belanja APBN sampai dengan Februari 2025, tercatat sebesar Rp348,1 triliun, 9,6% dari total pagu anggaran belanja tahun ini atau turun sebesar 7,0% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun, 7,8% dari target atau turun sebesar 11,74%. Terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp83,6 triliun (7,2% dari target) dan Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 triliun (8,3% dari target). Sedangkan Transfer ke Daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 dari target.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menyebut kondisi tersebut menyebabkan defisit sampai Februari 2025 mencapai Rp31,2 triliun, 0,13 dari PDB. “Posisinya berbalik jika dibandingkan dengan Februari 2024 ketika APBN mengalami surplus Rp26,04 triliun atau 0,11% terhadap PDB. Kondisi ini merupakan kelanjutan dari defisit pada bulan Januari 2025. Jadi sudah dua bulan berturut-turut APBN 2025 mengalami defisit,” katanya.
Legislator PKS ini mengungkapkan angka defisit ini kemudian menyebabkan pembiayaan anggaran pada Februari 2025 tercatat senilai Rp220,1 triliun atau meningkat sebesar 19,4% dari realisasi pembiayaan anggaran Februari 2024 senilai Rp184,30 triliun. Keseimbangan primer APBN Januari 2025 tercatat senilai Rp10,61 triliun, jumlahnya turun 83,7% (yoy) dari posisi keseimbangan primer Januari 2024 senilai Rp65,25 triliun. “Sedangkan keseimbangan Primer pada Februari 2025 dalam posisi surplus Rp48,1 triliun, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan posisi Februari 2024 sebesar 49,37% atau sebesar Rp95,02 triliun,” ujarnya.
Menurut anggota Fraksi PKS ini kinerja APBN sampai dengan Februari 2025 masih mengalami tekanan sebagai kelanjutan bulan Januari 2025. Tekanan terhadap APBN diawal tahun harus tetap diwaspadai. “Oleh sebab itu, Eksekutif perlu lebih waspada dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian,” ungkapnya. (Red/*)
