Mediakawasan.co.id, Batam – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi wilayah Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (4/7/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk menjajaki rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar penyalurannya semakin tepat sasaran.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menerangkan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Provinsi ini adalah yang kelima kalinya di tahun 2024. Sebelumnya, telah dilaksanakan di Bandung untuk Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa, kemudian Balikpapan untuk area Kalimantan. Selanjutnya di Makassar untuk area Sulawesi, dan Labuan Bajo, Manggarai Barat untuk Pemerintah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara.
“Alhamdulillah, responnya sangat baik dari Pemerintah Provinsi yang hadir di Rakor ini. Untuk Pulau Sumatera sudah ada 3 Provinsi yang menandatangani PKS, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Kita harapkan dalam waktu dekat, Provinsi lainnya akan segera menyusul untuk menandatangani PKS dengan BPH Migas,” tuturnya.
Erika menambahkan, setelah Rakor di Batam ini, Rakor bersama Pemerintah Provinsi selanjutnya akan dilaksanakan di Sorong, Papua Barat. Dalam waktu dekat, sudah ada Pemerintah Provinsi yang direncanakan menandatangani PKS dengan BPH Migas, yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya dan Provinsi Jambi.
“Tentunya dengan PKS ini diharapkan penyaluran JBT dan JBKP semakin lebih tepat sasaran,” harap Erika.
Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menjelaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara BPH Migas, Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), agar setelah penandatanganan PKS program yang disepakati dapat terimplementasi dengan baik.
“Kami terus berkoordinasi dari waktu ke waktu terkait PKS ini, termasuk dengan Forkopimda. Demikian juga perihal program yang akan dilaksanakan,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan rasa bangganya dapat menghadiri kegiatan bersama BPH Migas. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan solusi dan kerja sama dalam penyaluran BBM subsidi di wilayahnya.
“Perlu pengaturan, perlu kolaborasi, kerja sama yang baik antara pusat dan daerah tentunya,” ucapnya.
Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, menjabarkan ruang lingkup PKS yaitu pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBJKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdsasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Palabuhan Perikanan/Lurah/Kepala Desa.
“Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta sosialisasi terkait dengan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra, Pelaksana Harian Direktur Sinkronisasi Utama Pemerintah Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Gunawan Eko Movianto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Sumatera Bagian Utara Fredy Anwar, perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.
Kunjungi PT Transportasi Gas Indonesia
Di hari yang sama, Erika bersama Anggota Komite BPH Migas mengunjungi PT Transportasi Gas Indonesia (TGI). Pertemuan ini untuk berkoordinasi dan menjalin hubungan baik antara BPH Migas dengan badan usaha yang bergerak di sub sektor hilir migas.
Dalam diskusi, Erika mengapresiasi kepatuhan TGI dalam penyampaian laporan kepada BPH Migas. “Terus dilanjutkan, kepatuhan dilaporkan setiap bulan dengan tertib,” pintanya.
Di samping itu, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menerangkan bahwa koordinasi BPH Migas dengan TGI perlu terus dilakukan untuk mendukung pengembangan industri hilir migas tanah air, khususnya gas bumi melalui pipa.
“BPH Migas selalu memberikan update regulasi pengelolaan jaringan pipa transmisi Grissik-Duri dan Grissik-Batam-Singapura. Ruas Grissik-Duri selesai dibangun sejak tahun 1998, sementara Grissik-Batam-Singapura selesai dibangun pada tahun 2003,” ungkapnya.
BPH Migas juga ingin mendapatkan update kinerja penyaluran gas bumi yang dikelola oleh TGI, utamanya penyaluran gas bumi bagi domestik, yaitu bagi konsumen rumah tangga, komersial, industri dan untuk peningkatan lifting migas Blok Rokan.
“Termasuk juga untuk kelistrikan PLN Batam dan pelayanan pengangkutan ekspor gas dari Grissik sampai dengan singapura,” pungkas Wahyudi.
Turut hadir mendampingi kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Yapit Sapta Putra, Direktur Gas Bumi BPH Migas Soerjaningsih. Kunjungan BPH Migas ini diterima secara langsung oleh Direktur Utama PT TGI Anak Agung Putu Bagus Putra. (Red/*)
