Mediakawasan.co.id, Bogor – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyerahkan penghargaan kota terbaik se-Jawa Bali penerapan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2023 kepada Kota Bogor.
Penyerahan penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di sela kegiatan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Tim P2DD di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (3/10/2023) siang.
Penghargaan ini bukan tanpa sebab. Kata Dedie, Kota Bogor sudah menjalankan tata kelola yang baik. Terutama tata kelola pendapatan daerah yang hampir 99 persen sudah memanfaatkan transaksi elektronik atau digital.
“Disamping itu juga akuntabilitas serta sinergitas dengan beberapa stakeholders. Termasuk juga dalam rangka percepatan transaksi digital ini kami berupaya untuk mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak. Jadi itu yang Kota Bogor sudah lakukan,” jelas Dedie.
Ke depan, sambung Dedie, Kota Bogor juga sudah harus memulai mendigitalisasikan semua aspek. Termasuk membuat sebuah langkah bagaimana sisi pengeluaran daerah dilakukan semaksimal mungkin melalui proses digitalisasi.
“Jadi tata kelola, akuntabilitas dan sinergitas itu kata kuncinya. Harus kita kuatkan untuk mempertahankan digitalisasi yang sudah berjalan ini,” sambungnya menambahkan.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia menyampaikan penghargaan bagi Provinsi, Kabupaten dan Kota yang memenuhi kriteria sebagai daerah yang berhasil menerapkan perluasan digitalisasi daerah sebagai hasil evaluasi.
Dalam rakornas, Airlangga yang juga Ketua Satgas TP2DD menegaskan adanya urgensi mensinergikan berbagai inovasi dan inisiatif baru. Serta penguatan kebijakan di berbagai kementerian dan lembaga dalam kurun waktu 2022-2023 untuk mendukung kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
Airlangga berharap digitalisasi pemerintah daerah dapat terus meningkat ke depan. Saat ini, kata Airlangga, level digitalisasi pemda telah meningkat 6,1% dari 67,5% pada semester II-2022 menjadi 73,6% pada semester III-2022.
“Dengan sebaran capaian Sumatera 133 pemda 81,1%, Jawa sebesar 118 pemda atau 99,2%, Kalimantan 32 pemda atau 52%, Bali dan Nusa Tenggara 26 pemda atau 51,9% serta Sulawesi dan Maluku 90 pemda atau 58,4%. Pemerintah optimistis 75% target bisa dicapai,” tegas Airlangga.
Dalam Rakornas ini pula, Wakil Presiden RI Maruf Amin juga sempat menyampaikan arahan secara virtual dan berpesan agar seluruh daerah di Indonesia mulai menerapkan sistem pembayaran dan pengeluaran daerah secara digital. Dengan harapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat terukur lebih akurat. (Fer)
