MK.co.id, Jakarta – Mengawali rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar Focus Group Discussion (FGD) Energi Pertambangan di Gedung Dewan Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih Jakarta, Senin (10/1). Nantinya, hasil FGD akan dijadikan rekomendasi langkah strategis sektor energi dan pertambangan kepada pemerintah.
Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari saat membuka FGD menuturkan, selaku panitia penyelenggara pihaknya selalu termotivasi untuk ‘berbuat sesuatu’, memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. ”Salah satunya dalam bentuk pemikiran dan usulan solusi terhadap berbagai masalah aktual, terutama yang bersinggungan dengan kehidupan rakyat banyak,” ungkapnya.
Isu di sektor energi dan pertambangan sumber daya mineral menarik perhatian, lanjut Atal, setidaknya karena dua alasan. Pertama, Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan sering menyampaikan pernyataan terkait urgensi melakukan transisi energi dengan skenario dan penghitungan detail, yang terutama dipicu oleh perubahan iklim (climate change).
Menurut Presiden Jokowi, diperlukan skenario dan kalkulasi detail karena permasalahan seputar transisi energi akan dibawa dalam pembahasan pada forum G20 bulan Oktober 2022 di Bali, di mana presidensi G20 saat ini berada di tangan Indonesia.
”Presiden Jokowi mengharapkan, dalam G20 di Bali nanti pembahasan mengenai skenario transisi energi (dari energi fosil ke energi terbarukan) dapat dilakukan dengan lebih jelas dan terukur,” ujarnya.
Alasan kedua, berkenaan dengan peringatan HPN yang tahun ini dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara, PWI dan panitia HPN telah beberapa kali terlibat dalam diskusi dengan jajaran pemerintah daerah.
”Dari situ kami menangkap ada ’kegelisahan’ dari pemerintah daerah – khususnya daerah penghasil tambang – sehubungan dengan terbitnya UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU Nomor 4 Tahun 2009,” kata Atal.
Kegelisahan itu muncul karena, dalam UU Minerba yang baru, pemerintah daerah tidak lagi masuk dalam konteks penguasaan pertambangan minerba. Sebab, kewenangan itu telah ditarik sehingga tersentralisasi ke pemerintah pusat.
”Mereka bertanya: lalu apa dong peran, kewenangan, dan hak pemerintah daerah, yang notabene merupakan ’pemilik’ area pertambangan di daerah? Gue dapet apa?” ungkap wartawan senior ini.
Atal Depari meyakini masalah transisi energi maupun pengelolaan pertambangan pascaterbitnya UU Minerba yang baru, pasti bukan masalah sederhana. Dampaknya luas dan kompleks.
Karena itu, pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi tinggi keterlibatan para pakar di sektor ESDM dalam pelaksanaan seminar nasional pertambangan dan energi, yang diawali dengan gelaran FGD.
”Haqul yakin, kalau ahli-ahlinya sudah turun gunung, akan lahir banyak pemikiran cerdas dan solutif yang bermanfaat untuk mewujudkan Indonesia Hijau dengan keanekaragaman potensi ESDM yang dimiliki,” terang dia.
Atal menegaskan, butir-butir rekomendasi yang lahir sebagai hasil dari FGD di Jakarta dan seminar nasional di Kendari bulan Februari nanti akan dibawa ke puncak peringatan HPN, 9 Februari. ”Dan, akan kami serahkan langsung ke Presiden Jokowi sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan,” jelas Atal.
FGD Energi Pertambangan HPN 2022 diagendakan berlangsung pada tanggal 10, 13, dan 19 Januari 2022. FGD sesi 1 mengusung tema ”Transisi Energi dan Sumber Daya Mineral Berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG)”.
Secara keseluruhan, rangkaian FGD akan menghadirkan 22 narasumber, didampingi Tim Pakar beranggotakan delapan ahli yang dipimpin mantan Menteri Pertambangan Dr. Kuntoro Mangkusubroto. Kegiatan akan dipuncaki dengan menggelar Seminar Nasional Energi Pertambangan di Kendari pada 7 Februari 2022, menjelang hari-H peringatan HPN 2022 tanggal 9 Februari
“Sekali lagi, penghargaan dan apresiasi tinggi kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, para pendekar di dunia, energi dan pertambangan, yang telah mengalokasikan waktu,, tenaga, dan pikiran untuk suksesnya hajatan FGD dan seminat nasional ini,” tandas Atal S. Depari.
Saat memberikan arahan selaku steering leader, Kuntoro Mangkusubroto menuturkan, FGD terbuka untuk menjadi ajang diskusi bahkan perdebatan intelektual, lantaran pesertanya memang memiliki kompetensi untuk berbicara tentang isu-isu terkini di ranah ESDM.
“Namun, jangan lupa, fokus kita adalah menyusun butir-butir rekomendasi sebagai kontribusi dan sumbang saran kepada pemerintah,” pintanya.
Kuntoro mengingatkan pentingnya kematangan dalam merespons kegelisahan sejumlah pemerintahan daerah dengan banyak perspektif.
Dalam FGD seri 1 ini, hadir sebagai narasumber Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, mantan Gubernur OPEC Prof. Widhyawan Prawiraatmadja, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo, Partner PricewaterhouseCoopers Indonesia (PWC) Dedy Lesmana, Jalal dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability, mantan Dirut PT Bukit Asam Suryo btul Eko Hadianto, serta
Ketua Komite Bersama Komite Cadangan Mineral Indonesia(KCMI Perhapi-IAG), Lufi Rachmad. FGD dipandu oleh moderator Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli.* (Humas HPN PWI Pusat)
