Mediakawasan.co.id, Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan harga dan distribusi daging sapi serta kerbau menjelang Ramadan dan Idulfitri untuk memastikan harga tetap terkendali dan masyarakat memperoleh pasokan pangan dengan harga wajar.
Langkah ini dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) Pelanggaran Harga, Mutu dan Keamanan Pangan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pangan.
Penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus memastikan distribusi daging berjalan sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik penjualan daging yang melampaui harga acuan.
“Sesuai arahan Bapak Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, kalau ada toko yang menjual daging kerbau beku tidak sesuai HAP, laporkan saja ke tim Satgas Saber. Jika terbukti ada pelanggaran harga, biar mereka ditangkap,” tegas Agung kepada wartawan di sela acara buka puasa bersama Menteri Pertanian di Kementerian Pertanian, Rabu (11/3/2026).
Menurut Agung, pemerintah juga telah menyiapkan skema distribusi daging kerbau beku program pemerintah agar masyarakat dapat memperoleh daging dengan harga yang lebih terjangkau.
“Daging kerbau beku ini biasanya dijual di kios-kios yang memiliki spanduk atau tulisan harga daging kerbau terjangkau,” katanya.
Pemerintah terus memantau dinamika harga melalui sistem pemantauan harga pangan nasional. Pergerakan harga menjelang hari besar keagamaan nasional dinilai sebagai fenomena musiman yang diantisipasi melalui penguatan distribusi serta koordinasi lintas lembaga.
Untuk memastikan distribusi berjalan sesuai kebijakan, pemerintah juga berkoordinasi dengan badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan dalam penyediaan dan distribusi daging.
Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, memastikan perusahaan menjalankan penugasan pemerintah dengan mematuhi harga acuan yang berlaku.
“Tidak ada itu kita jual daging kerbau beku di atas Rp80.000 per kilogram,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sebagai BUMN yang menjalankan penugasan pemerintah, perusahaan wajib mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan.
“Kami ini diaudit oleh BPK. Meskipun tidak ada pidananya, tapi kalau jual di atas harga, pasti kami diminta mengembalikan,” ujarnya.
Distribusi daging dilakukan melalui jaringan distributor untuk memperluas jangkauan pasokan dan memastikan ketersediaan daging di pasar tetap terjaga.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan, terutama pada momentum Ramadan dan menjelang Idulfitri.
Ia meminta Satgas Pangan serta aparat kepolisian di seluruh daerah memperkuat pengawasan pasar.
“Kami minta Satgas Pangan, Dirkrimsus hingga Kasatreskrim di seluruh Indonesia bergerak. Bila perlu langsung segel saja. Tidak boleh beri ampun,” tegasnya usai rapat koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan di Jakarta.
Pemerintah memastikan pengawasan pasar akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga serta menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat selama Ramadan hingga Idulfitri. (Red/rlls)
