Mediakawasan.co.id, Jakarta – Momentum Ramadan dimanfaatkan oleh Aliansi Kebangsaan untuk mengajak masyarakat merefleksikan kembali makna kemerdekaan Indonesia. Dalam acara buka puasa bersama yang digelar Rabu (11/3/2025), Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap fenomena yang ia sebut sebagai “penjajahan internal”.
Dalam paparannya yang berjudul “Penjajahan oleh Bangsa Sendiri: Relevansi Pemikiran Bung Karno bagi Indonesia Hari Ini”, Pontjo menilai bahwa tantangan bangsa saat ini tidak hanya berasal dari pengaruh luar, tetapi juga dari relasi kekuasaan yang tidak seimbang di dalam negeri.
Menurutnya, pemikiran Soekarno mengenai kolonialisme masih relevan untuk membaca kondisi Indonesia masa kini. Ia menjelaskan bahwa kolonialisme tidak selalu berbentuk dominasi bangsa asing, tetapi juga dapat muncul sebagai struktur penindasan yang memungkinkan eksploitasi manusia oleh manusia.
“Dalam pandangan Bung Karno, kolonialisme adalah situasi ketika martabat rakyat terampas. Itu bisa saja dilakukan oleh bangsa sendiri,” ujar Pontjo.
Ia menilai bahwa meskipun Indonesia telah meraih kemerdekaan politik sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, perjuangan menuju keadilan sosial belum sepenuhnya selesai. Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi persoalan besar yang memerlukan perhatian serius.
Pontjo mengidentifikasi sedikitnya lima bentuk penjajahan internal yang dinilai masih terjadi di Indonesia saat ini. Pertama adalah ketimpangan sosial-ekonomi, yang tercermin dari konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil elite serta belum meratanya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Kedua, korupsi sistemik yang menurutnya dapat dipandang sebagai bentuk “imperialisme domestik” karena merampas hak rakyat dan memperpanjang lingkaran kemiskinan.
Selain itu, ia juga menyoroti munculnya feodalisme modern dalam praktik sosial dan politik, ketergantungan ekonomi terhadap pasar global, serta fenomena penjajahan opini di era digital. Dalam konteks digital, Pontjo menilai manipulasi opini publik melalui algoritma media sosial, penyebaran hoaks, serta polarisasi masyarakat menjadi tantangan baru bagi kehidupan demokrasi.
“Perkembangan teknologi digital membawa peluang sekaligus risiko. Opini publik dapat dengan mudah dimanipulasi sehingga memengaruhi cara masyarakat melihat realitas,” katanya.
Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Pontjo menekankan pentingnya membangun nasionalisme yang berpihak kepada rakyat. Ia menilai negara harus kembali menjalankan fungsi dasarnya sebagai alat pembebasan rakyat.
Menurutnya, dalam kerangka pemikiran Bung Karno, negara memiliki tiga tanggung jawab utama: melindungi rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menyejahterakan masyarakat.
“Jika negara tidak menjalankan fungsi tersebut, maka negara berpotensi berubah menjadi penjajah baru bagi rakyatnya sendiri,” ujarnya.
Pontjo juga menawarkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama adalah revolusi mental guna menghapus mentalitas inferior dan mendorong keberanian berpikir kritis serta kemandirian bangsa.
Kedua, mendorong demokrasi substantif yang tidak sekadar prosedural, dengan memperkuat partisipasi rakyat serta mengurangi dominasi modal dalam politik.
Langkah ketiga adalah membangun ekonomi berdikari melalui penguatan industri nasional, kedaulatan pangan dan energi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, langkah keempat adalah memperkuat persatuan nasional dengan membangun ruang publik yang sehat serta mengurangi polarisasi di tengah masyarakat.
Pontjo menegaskan bahwa refleksi terhadap pemikiran Bung Karno penting untuk memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya berhenti pada aspek politik, tetapi juga terwujud dalam bentuk keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, serta pembebasan mental bangsa. (Red/*)
