Mediakawasan.co.id, Jakarta – Dunia saat ini menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, perubahan iklim, fluktuasi harga energi dan pangan, hingga disrupsi rantai pasok dan dampak lanjutan pandemi. Kondisi tersebut memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sebagai negara dengan jumlah UMKM yang sangat besar, Indonesia dituntut mampu merespons tantangan global secara terarah dan berkelanjutan. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) pada laman umkm.go.id, jumlah UMKM di Indonesia per 31 Oktober 2025 mencapai 30,19 juta unit. Sebaran UMKM terbesar berada di Jawa Barat (5,4 juta), Jawa Timur (4,58 juta), dan Jawa Tengah (4,45 juta). Sementara itu, Provinsi Papua tercatat memiliki 64.761 UMKM, Papua Tengah 17.258 UMKM, dan Papua Selatan sebanyak 13.281 UMKM.
UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan kesejahteraan. Keberadaannya tersebar hingga ke wilayah pedesaan, kawasan terpencil, dan daerah pinggiran, menjadikan UMKM sebagai penggerak ekonomi yang inklusif.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong UMKM agar naik kelas melalui penguatan inovasi, peningkatan efisiensi produksi, serta perbaikan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Salah satu faktor penting dalam upaya tersebut adalah penerapan standar.
Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, menegaskan bahwa standar berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Talk Show UMKM dan Penyerahan Sertifikat SNI di Kantor BSN, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Melalui penerapan SNI, produk UMKM memiliki jaminan mutu, keamanan, dan kelayakan yang diakui. Sertifikasi SNI menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang akses pasar yang lebih luas, baik nasional maupun global,” ujar Kristianto.
Upaya tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta UMKM, yang menugaskan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembinaan, termasuk dalam penerapan SNI. Hal ini juga selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas pada 4 November 2025 yang menekankan pentingnya kemudahan perizinan dan penyederhanaan proses sertifikasi bagi UMKM.
Sebagai wujud komitmen tersebut, BSN dengan dukungan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian UMKM, serta kolaborasi bersama pemerintah daerah, BUMN, dan mitra strategis lainnya, telah melakukan pembinaan penerapan SNI kepada 2.575 UMKM. Meski demikian, Kristianto menyampaikan bahwa jumlah tersebut masih perlu terus ditingkatkan mengingat besarnya populasi UMKM di Indonesia.
Untuk memperluas jangkauan, sepanjang tahun 2025 BSN juga menginisiasi program Bootcamp SNI Bina UMK yang diikuti oleh 1.033 UMK. Dari jumlah tersebut, 526 UMK terpilih untuk ditindaklanjuti, 361 UMK menjalani gap analysis, dan mendapatkan pendampingan menuju sertifikasi. Hasilnya, sebanyak 119 UMKM berhasil memperoleh sertifikat SNI pada tahun 2025.
Pada kesempatan ini, BSN secara resmi menyerahkan Sertifikat SNI kepada 29 UMKM di wilayah Jabodetabek melalui program fasilitasi sertifikasi SNI. Program ini dilaksanakan melalui sinergi BSN dengan Kementerian UMKM serta dinas terkait di kota dan kabupaten wilayah Jabodetabek.
Kristianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra strategis yang telah berkontribusi aktif dalam mendukung fasilitasi sertifikasi SNI bagi UMKM. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memperluas adopsi standar nasional.
“Kami meyakini bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang berkelanjutan, SNI tidak hanya menjadi standar teknis, tetapi juga instrumen transformasi ekonomi yang inklusif dan berdaya saing,” tegasnya.
Ia juga mengucapkan selamat kepada para UMKM yang telah berhasil meraih sertifikat SNI. “Sertifikat ini bukan sekadar dokumen, melainkan pengakuan atas komitmen pelaku usaha dalam menjaga mutu, keamanan, dan konsistensi produk sesuai standar nasional,” jelas Kristianto.
Ke depan, BSN berharap UMKM yang telah tersertifikasi SNI dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi pelaku usaha lainnya. Standar diharapkan tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai alat strategis untuk tumbuh, berkembang, dan naik kelas di tengah persaingan global. (Red/*)
