Mediakawasan.co.id, Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif, UMKM kerap menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan sumber daya, akses terhadap pembiayaan, dan terutama rendahnya kepercayaan pasar akibat belum terpenuhinya aspek mutu dan legalitas usaha.
Dalam konteks inilah akreditasi memainkan peran strategis. Mengusung tema “Accreditation: Empowering Small and Medium Enterprises (SMEs)”, World Accreditation Day (WAD) atau Hari Akreditasi Dunia yang diperingati setiap 9 Juni menjadi momentum penting untuk menyoroti bagaimana sistem akreditasi yang andal mampu memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok nasional maupun global.
“Akreditasi memberikan jaminan bahwa produk dan layanan UMKM telah melalui proses evaluasi yang obyektif dan terpercaya. Dengan akreditasi, UMKM tidak hanya diakui secara lokal, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar global,” ungkap Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, di Jakarta, Senin (9/6/2025).
Sejalan dengan semangat tersebut, BSN terus mendorong peningkatan akses UMK terhadap sertifikasi SNI melalui berbagai upaya penguatan regulasi dan dukungan teknis. Salah satunya melalui Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2023, yang mewajibkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) memberikan kemudahan tertentu bagi UMK — mulai dari pengurangan jumlah personel audit, waktu pelaksanaan, hingga jumlah sampel yang diuji. BSN juga memperluas fleksibilitas skema sertifikasi melalui Surat Edaran Kepala BSN Nomor 1/SE/Ka.BSN/3/2025, agar proses sertifikasi dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor UMK tanpa mengurangi integritasnya.
Sampai dengan triwulan I tahun 2025, BSN telah melakukan pendampingan penerapan SNI kepada 46 UMK dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor. Hasilnya, 29 UMK binaan BSN telah berhasil menembus pasar ekspor, membuktikan bahwa standardisasi dan akreditasi mampu mendorong UMKM naik kelas dan bersaing di tingkat global.
Komitmen BSN terhadap pemberdayaan UMKM ini diperkuat oleh pengakuan internasional terhadap kemajuan infrastruktur mutu Indonesia. Dalam laporan Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) Index tahun 2024 yang baru dirilis oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-28 dari 155 negara. Peringkat ini meningkat signifikan dibanding posisi tahun 2022, di mana Indonesia berada di urutan ke-34 dunia.
Raihan nilai Indeks QI4SD ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-2 di kawasan ASEAN, peringkat ke-6 di Asia Timur dan Pasifik, serta peringkat ke-9 di antara negara-negara anggota APEC. Pencapaian ini mencerminkan pengakuan global terhadap pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) di Indonesia yang semakin efektif, kredibel, dan berkontribusi nyata dalam mendorong daya saing nasional.
Dengan nilai indeks QI4SD sebesar 60,7, Indonesia dinilai memiliki sistem mutu yang semakin mampu mendukung berbagai tujuan kebijakan publik. Infrastruktur mutu sendiri mencakup sistem yang menopang pengembangan industri, peningkatan daya saing perdagangan, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta perlindungan konsumen, kesehatan, dan lingkungan. Pilar-pilar dalam infrastruktur mutu terdiri dari standardisasi, akreditasi, metrologi, penilaian kesesuaian, serta kebijakan SPK.
Secara lebih rinci, peringkat Indonesia dalam setiap pilar infrastruktur mutu berdasarkan laporan Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) tahun 2024 menunjukkan variasi capaian di berbagai aspek. Dalam bidang standardisasi, Indonesia menempati peringkat ke-57. Untuk penilaian kesesuaian, Indonesia berada pada peringkat ke-27. Sementara itu, pada pilar akreditasi, Indonesia mencatatkan posisi yang cukup kuat dengan menempati peringkat ke-19. Di bidang metrologi, Indonesia berada di peringkat ke-45. Adapun untuk pilar kebijakan mutu, Indonesia mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan dengan menempati peringkat ke-3 dunia.
Peringkat ini mencerminkan bahwa sistem mutu nasional tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk pemberdayaan UMKM sebagaimana ditekankan dalam tema WAD 2025.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan kita sudah tepat. Ketika akreditasi diletakkan sebagai landasan kepercayaan dan keberterimaan pasar, maka UMKM pun mendapatkan pijakan yang lebih kuat untuk berkembang,” ujar Kristianto.
Memperingati WAD 2025, BSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun ekosistem mutu yang lebih inklusif. Dengan infrastruktur mutu yang semakin kokoh dan diakui dunia, UMKM Indonesia diyakini mampu tumbuh lebih tangguh dan kompetitif, menjadikan mutu bukan sekadar tujuan, melainkan fondasi utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. (Red/rlls)
