Mediakawasan.co.id, Jakarta – Setelah sukses memegang Presidensi G20 tahun lalu, Indonesia kembali memegang peran kepemimpinan global tahun ini dalam Keketuaan ASEAN (ASEAN Chairmanship) dan juga Ketua ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ), badan sektoral di ASEAN yang menangani standar dan penilaian kesesuaian. Tema yang diangkat oleh Indonesia adalah “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Salah satu Priority Economic Deliverablesl (PEDs) dalam Keketuaan ASEAN dari total 16 PEDs adalah “Roadmap of ASEAN Harmonised Standard to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementation”.
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad pada Jumat (10/3/2023) di Jakarta mengatakan, BSN sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan standardisasi dan penilaian kesesuaian siap mendukung ASEAN menjadi “Epicentrum of Growth”.
Peran BSN dalam Keketuaan ASEAN 2023, tambah Kukuh yakni dalam penyusunan peta jalan standar negara-negara di ASEAN yang telah diharmonisasikan ke standar internasional dan diterapkan di ASEAN. Harmonisasi ini, menjamin ketersediaan produk yang berstandar di wilayah ASEAN. Kualitas peranan dan pengembangan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) di Indonesia yang semakin diakui dunia, membuat BSN optimis bisa menjalankan peranannya dalam mendukung keberhasilan Indonesia dalam Keketuaan ASEAN tersebut.
Pengakuan SPK oleh dunia itu, salah satunya ditunjukkan melalui hasil survey tentang Indeks Infrastruktur Mutu dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan / Quality Infrastructure for Sustainable Development Index (QI4SD) yang diadakan oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) pada tahun 2022.
QI4SD merupakan survey UNIDO terkait infrastruktur mutu, yakni Quality Infrastructure (QI) readiness for Sustainable Development Goals. Indeks QI4SD menunjukkan kesiapan infrastruktur mutu untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam survey ini, Indonesia mengungguli negara ASEAN lainnya, dan hanya berada satu tingkat di bawah Singapura.
“Dari total keseluruhan negara di dunia yang disurvei, infrastruktur mutu Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN, peringkat ke-6 di Asia Timur dan Pasifik, peringkat ke-10 di kelompok negara APEC dan peringkat ke- 34 di dunia dari total 137 negara di dunia yang ikut disurvei,“ tutur Kukuh.
Infrastruktur mutu adalah sistem yang berkontribusi pada tujuan kebijakan pemerintah di berbagai bidang termasuk pengembangan industri, daya saing perdagangank di pasar global, penggunaan sumber daya alam dan manusia yang efisien, keamanan pangan, kesehatan, lingkungan dan perubahan iklim. Infrastruktur mutu terdiri dari standardisasi, akreditasi, Standar Nasional Satuan ukuran (SNSU), penilaian kesesuaian, dan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang SPK.
“Hal ini berarti, pengelolaan standardisasi, akreditasi, Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), sertifikasi, dan kebijakan-kebijakan di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian di Indonesia berada di ranking 34 dari 137 negara dengan nilai indeks QI4SD untuk Indonesia adalah 56,0. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan 36 indikator,” tegas Kukuh.
Kontribusi infrastruktur mutu memberikan manfaat diantaranya meningkatkan akses pasar, memfasilitasi diversifikasi produk, dan meningkatkan peluang investasi. Selain itu, infrastruktur mutu juga meningkatkan produktivitas melalui efisiensi biaya perdagangan dengan menghindari duplikasi dalam pengujian dan inspeksi, penyederhanaan operasi, dan menghilangkan peraturan atau hambatan teknis yang dipandang tidak perlu.
Infrastruktur mutu tidak hanya standar. Ada tiga pilar yang dipandang dapat menopang daya saing bangsa melalui pembangunan berkelanjutan. Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, dan Metrologi. Tiga pilar ini, diyakini dapat menopang perekonomian negara untuk mampu bersaing di pasar global.
“Pendek kata, ribuan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk yang telah ditetapkan BSN tidak akan bermakna kalau tidak terukur, tidak ada laboratorium penguji atau lembaga sertifikasi produk yang sesuai dengan lingkup SNI-nya. Sebab, laboratorium penguji atau lembaga sertifikasi produk inilah yang akan menilai kesesuaian produk terhadap standarnya,“ jelas Kukuh.
Dengan memiliki infrastruktur mutu yang handal dan diakui dunia, BSN siap mendukung PED Indonesia dengan menyusun peta jalan harmonisasi standar, sehingga dapat memfasilitasi perdagangan di ASEAN dan global yang sejalan dengan itu akan meningkatkan perekonomian nasional.
“Kita berharap BSN akan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan langkah strategis mengharmonisasikan standar di ASEAN ini, yang ini juga tentunya akan mendukung tercapainya misi Indonesia dalam Keketuan ASEAN,” pungkas Kukuh. (Red/*)
