Mediakawasan.co.id, Sulawesi Tenggara = Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Badan Usaha Penugasan untuk melakukan mitigasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar aman tersedia.
Hal ini diungkapkan Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra di sela-sela kunjungan kerja pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi di Fuel Terminal (FT) Baubau, Sulawesi Tenggara, Rabu (29/5/2024). Yapit meminta, pasokan bahan BBM menjelang Pilkada perlu dijaga Badan Usaha Penugasan sebagaimana libur RAFI 2024 lalu. Pengalaman yang diperoleh selama libur Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2024, serta kegiatan lainnya, dapat dijadikan pelajaran untuk menyukseskan kegiatan besar di tanah air di masa mendatang.
“Di tahun 2024 ini masih ada dua event besar yang waktunya berdekatan, yaitu Pilkada dan libur Nataru 2024/2025. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama libur RAFI 2024, hendaknya menjadi alat untuk kita melakukan evaluasi sekaligus mitigasi agar pelaksanaan kedua event tersebut aman terkendali,” ungkap Yapit.
BPH Migas mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, sehingga distribusi BBM selama RAFI berjalan lancar. Kinerja baik ini harus terus ditingkatkan.
Yapit juga mengunjungi Integrated Terminal BBM Baubau yang dipimpin oleh Bapak Capt. Arvan Anwir Tjoneng dan melihat bahwa ketersediaan pasokan BBM di FT Baubau pada saat ini, dipastikan aman. “Coverage day BBM di terminal BBM Baubau di atas 14 hari, ini menandakan layanan distribusinya baik sehingga kemungkinan adanya antrian BBM pada SPBU dapat dihindari.
Dalam kesempatan ini, Yapit juga mengingatkan pentingnya adanya buffer zone yang akan membantu menjaga keselamatan fasilitas dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah Terminal BBM. “Belajar dari peristiwa yang terjadi di beberapa Terminal BBM, sangat penting menjaga buffer zone. Tidak ada pemukiman-pemukiman ilegal di dekat Terminal BBM agar keselamatan migas dapat terjaga, baik itu keselamatan pekerja, masyarakat dan fasilitas,” tegasnya.
Pj Walikota Baubau M. Rasman Manafi yang juga hadir dalam pertemuan di FT Baubau, mendukung pentingnya menjaga buffer zone. Ia meminta agar Badan Usaha Penugasan dapat terus berkomunikasi dengan Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.
“Agar buffer zone terjaga, sering-seringlah berinteraksi dengan Dinas Tata Ruang, untuk menjamin tidak terjadi konversi lahan di buffer zone ini. Seperti halnya bandara, di sekitarnya juga tidak ada pemukiman untuk menjaga keselamatan,” ujarnya.
Selain itu, Rasman mengapresiasi PT Pertamina yang menempatkan Baubau sebagai salah satu Hub BBM untuk wilayah Sulawesi serta Maluku yang tentunya diharapkan akan mendukung kemajuan di Sulawesi Tenggara.
Masih di Baubau, Yapit juga mengunjungi pangkalan minyak tanah (Mitan) subsidi. Saat kunjungan ke Pangkalan dan Kantor Agen, menemukan adanya inovasi luar biasa yang dilakukan oleh Agen Minyak Tanah yang menerapkan sistem digitalisasi mandiri sejak pengambilan Mitan dari TBBM, pengiriman kepada pangkalan-pangkalan serta pembelian Mitan oleh masyarakat. “Hal baik seperti ini perlu dicontoh oleh agen-agen lain” ujar Yapit.
Kunjungi SPBUN dan Integrated Terminal Makassar
Sebelumnya Yapit juga mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Makassar, sekaligus memberikan sosialisasi mengenai Surat Rekomendasi sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) langsung kepada perwakilan Dinas Perikanan dan Pertanian sebagai instansi pemberi surat rekomendasi. Ia berharap dalam waktu sebulan, dinas setempat sudah dapat menggunakan Surat Rekomendasi yang telah diperbarui sesuai dengan Peraturan terbaru BPH Migas.
Kunjungan dilanjutkan ke Integrated Terminal (IT) Makassar untuk mengetahui ketersediaan pasokan BBM subsidi, fasilitas, juga memberikan imbauan pentingnya menjaga buffer zone di sekitar terminal BBM.
Integrated Terminal Manager Makassar Jon Kenedi menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah menjaga buffer zone terututama pada batas-batas wilayah yang saat ini sudah ada pemukiman warga. Agar keamanan terminal, oekerja dan masyarakat bisa terjaga.
