Mediakawasan.co.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, menerima kunjungan tujuh tokoh media nasional di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Sabtu (6/4).
Pertemuan ini menjadi ajang dialog terbuka antara pimpinan media dengan kepala negara, khususnya terkait isu kebebasan pers dan respons pemerintah terhadap teror terhadap jurnalis.
Enam pimpinan redaksi dan satu presenter hadir dalam pertemuan tersebut. Mereka adalah Pemimpin Redaksi (Pemred) detikcom Alfito Deannova Gintings, Pemred tvOne Lalu Mara Satriawangsa, Pemred IDN Times Uni Lubis, serta Founder Narasi Najwa Shihab.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat namun kritis, Alfito Deannova Gintings menyampaikan keprihatinan atas respons Kantor Komunikasi Presiden terhadap kasus teror terhadap media.
Ia menekankan bahwa pernyataan yang keluar dari perwakilan resmi istana seharusnya mencerminkan sikap presiden.
“Ketika media menerima bentuk teror, dan pernyataan dari Ketua Kantor Komunikasi Presiden menyebutkan ‘kalau dapat kepala babi, ya dimasak saja’, itu tidak mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi pers,” tegas Alfito.
Lanjutnya,”Saya tidak yakin itu pandangan Presiden. Ini masalah serius bagi kami para jurnalis.”
Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa insiden teror terhadap media merupakan upaya untuk memecah belah dan menciptakan instabilitas.
“Saya kira yang melakukan itu ingin mengadu domba, menciptakan suasana tidak baik. Dan memang, pernyataan itu teledor, keliru,” ujar Prabowo.
“Saya yakin beliau menyesal. Mungkin ini terjadi karena belum sepenuhnya terbiasa berada di panggung publik, dari dunia survei atau akademis ke jabatan strategis, butuh penyesuaian,” tambahnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers dan menyatakan bahwa kritik dari media adalah bagian penting dalam demokrasi.
Pertemuan ini menandai langkah awal komunikasi langsung antara pemerintah dan insan media pasca-Pemilu 2024.
Diharapkan dialog semacam ini dapat terus berlangsung demi menjaga profesionalisme dan menjaga ruang publik yang sehat di tengah dinamika politik nasional. (Red/*)
