Mediakawasan.co.id, Tangerang – Polresta Tangerang menangkap KS (60) karena diduga melakukan tindak pidana perkosaan. KS memperkosa perempuan berusia 45 tahun yang menderita stroke. Berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Arief Nazaruddin Yusuf, Senin (15/1/2024), sebagaimana diberitakan sejumlah media, Penyidik telah menerapkan Penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
“Saya mendukung Polresta Tangerang dalam menindak Pelaku. Penerapan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Penyidik sudah tepat. Saya menaruh hormat dengan teman-teman kepolisian,” ujar Halimah Humayrah Tuanaya, Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNPAM.
Halimah juga menjelaskan,”Pasal 6 huruf c berbunyi: Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.0OO.0OO,00 (tiga ratus juta rupiah).”
Patut diketahui, kasus ini bermula dari korban yang menjelaskan bahwa korban mengalami stroke kepada KS yang dikenalnya melalui TikTok. Setelah itu, KS mengajak Korban berobat dengan mengatakan ada sumur keramat di belakang rumahnya. Korban kemudian menemui KS di rumahnya di Kecamatan Rajeg, Tangerang, dan sampai menginap 5 hari. Namun, Korban bukan mendapatkan pengobatan, melainkan mendapatkan kekerasan seksual selama 5 hari dari KS.
Dari kronologi yang disampaikan Kasatreskrim, maka tindakan KS itu jelas telah menyalahgunakan kepercayaan. Korban semula percaya kepada KS yang akan membantu mengobati stoke yang dideritanya. Namun yang terjadi Korban diperkoasa KS.
“Terakhir, saya mengingatkan Penyidik memperhatikan hak-hak korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” ucap Halimah.
Lanjutnya, “Penyidik harus memeritahukan kepada Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang hak Restitusi dan meminta agar LPSK menghitung besarnya restitusi yang menjadi hak korban sebagimana diatur dalam Pasal 31. Penyidik juga harus segera melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan KS.”
“Penyidik juga perlu berkolaborasi dengan UPTD PPA Kabupaten Tangerang, dan Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat seperti Lembaga Bantuan Hukum atau WCC untuk pemenuhan hak pemulihan, dan rehabilitasi serta hak-hak lainnya,” tutup Halimah. (red/*)
(Halimah Humayrah Tuanaya : Dosen Pidana; Dosen Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Fakultas Hukum UNPAM; Ketua Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UNPAM; HP. +62 812-9607-4961). (Red/*)
